Warga Tidak Disiplin, Sultan Bakal Pertimbangkan Opsi PSBB

YOGYA, KRJOGJA.com – Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X ‘wanti-wanti’ kepada masyarakat untuk disiplin mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Jika tidak maka DIY akan mengajukan skema Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB).

“Kita masih berkampanye, tetapi kami berharap masyarakat mau mendisiplinkan diri. Sebetulnya PSBB atau tidak, kalau masyarakat patuh disiplin mengendalikan diri tinggal di rumah tidak kerumunan dan sebagainya maka sebetulnya selesai masalahnya. Tetapi kesulitan kita itu, untuk menahan diri tidak keluar rumah kalau tidak penting itu kok sepertinya ‘ngrekoso’ (sulit-red) karena tidak mampu mendisiplinkan diri,” ungkap Sultan HB X di Gedhong Wilis Kepatihan, Jumat (15/5).

Mengenai kapan pengajuan tersebut, juga akan melihat perkembangan klaster-klaster positif Covid-19, apakah semakin dominan atau tidak. Sultan HB X mengaku dirinya masih mencoba berdialog dengan warga masyarakat agar bisa mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sehingga Pemda DIY melalui Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 bidang penegakan hukumnya masih mengedepankan tindakan preventif seperti edukasi kepada masyarakat. Namun apabila klaster-klaster yang ada di DIY tersebut dominan, maka DIY mungkin akan melakukan PSBB.

Raja Kraton Yogyakarta ini juga berharap agar masyarakat bisa meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dirinya sebelum opsi PSBB diberlakukan nantinya. Pemda DIY telah mendorong desa-desa untuk mendata pemudik dan sebagainya dengan harapan bisa membangun kesadaran masyarakat yang tidak sekedar jadi obyek pemerintah daerah tetapi merupakan subyek dalam proses untuk mendisplinkan diri, sehingga mereka bisa berpartisipasi seperti yang terjadi pada saat bencana alam 2006 dan 2010 lalu.

Sementara itu koordinator pengamanan dan penegakan hukum tim gugus penanganan Covid-19, Noviar Rahmad menyatakan, saat ini kebijakan gerakan wajib memakai masker dilakukan, karena berdasarkan hasil evaluasi gugus tugas Covid-19 DIY. Namun dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan dan memakai masker.

Lebih lanjut Kepala Satuan Polisi (Satpol) Pamong Praja (PP) DIY itu menambahkan, bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran karena tidak memakai masker akan diberikan sanksi. Adapun bentuk dari sanksi tersebut adalah memberikan sanksi sosial kepada mereka.

Seandainya pelanggaran itu terjadi pasar tradisional, bagi penjual tidak melayani pembeli yang tidak memakai masker. Begitu pula seandainya pelanggaran itu dilakukan oleh pedagang, pihaknya menyarankan agar masyarakat tidak membeli dagangan penjual yang tidak memakai masker.

Sedangkan Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewa Isnu Broto Iman Santoso mengatakan untuk menegakkan aturan atau memberikan sanksi kepada pelangaran protokoler Covid-19 sudah ada Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. Dalam kondisi wabah Covid-19 ini, maka UU No 4/1984 ini dapat dijadikan payung hukum sebagai penegakan hukum berikut dengan sanksi baik berupa pidana maupun denda. (Ira/Ria)

Sumber : KR Jogja

#rumahdijualcepat #explorejogja #investasirumah #investasiproperti #rumahdijualmurah #yogyakarta #yogyakartaistimewa #jogja #rumahdijual #investasi #kulineryogya #yogya #kulinerjogja #infokampus #investasiproperty #batikjogja #rumahdijualjogja #jogjaistimewa #kampusjogjakarta #jogjakarta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *