Daftar Rincian Dana Rp 152 T Buat BUMN

Jakarta – Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga memberikan rincian penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah kepada BUMN sebesar Rp 152,15 triliun. Ketiganya yakni pembayaran utang atau kompensasi, penyertaan modal negara (PMN), dan dana talangan.

“Jadi ada tiga mekanisme yang diberikan kepada BUMN. Satu utang, lalu PMN artinya modal langsung yang dikasih pemerintah, dan ketiga lebih kepada jaminan saja. Jadi BUMN ini harus mencari utangan dan pemerintah menjadi penjaminnya,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).

Berikut rinciannya:

1. Mekanisme PMN

PMN tahun 2020 yang diberikan kepada perusahaan pelat merah sebesar Rp 25,27 triliun. Penyertaan modal itu diberikan kepada empat BUMN, pertama PT Hutama Karya yang mendapatkan tambahan PMN Rp7,5 triliun dari sebelumnya Rp 3,5 triliun, sehingga total Rp11 triliun.

“Hutama Karya itu terima tambahan Rp 7,5 triliun untuk bangun tol Trans Sumatera, jadi dananya betul-betul dipakai untuk bangun jalan tol Trans Sumatera,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).

Kedua, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) mendapat PMN sebesar Rp 6 triliun untuk program penjaminan kredit modal kerja darurat. “BPUI ini penjamin KUR dan UMKM karena kita tahu bahwa ini anggaran yang harus dijaga untuk menjamin KUR dan UMKM. Nah ini sebesar Rp 6 triliun,” ucapnya.

Ketiga, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) akan mendapat tambahan PMN dari Rp 1 triliun menjadi Rp 2,5 triliun. Tujuannya untuk penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) dan kredit mekaar dengan pinjaman di bawah Rp 10 juta.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapatkan dukungan PMN sebesar Rp 500 miliar untuk pengembangan Mandalika.

“Pemerintah nggak mau berhenti untuk kesiapan pengembangan Mandalika di Lombok diberikan sebesar Rp 500 miliar. Jadi ini anggaran yang diterima melalui APBN langsung kepada empat BUMN dan programnya jelas semua untuk apa saja,” tegasnya.

2. Dana Talangan

Dana talangan ini merupakan bentuk jaminan dari pemerintah kepada BUMN agar perusahaan bisa melakukan penjaminan kredit pinjam uang kepada pihak lain. Total bantuan dana talangannya sebesar Rp 19,65 triliun

Terdapat lima BUMN yang mendapatkan dana talangan yakni PT Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, PT KAI Rp 3,5 triliun, Perumnas Rp 65 miliar, Krakatau Steel Rp 3 triliun, dan PT Perkebunan Nusantara (PN) Rp 4 triliun.

“Jadi itu bukan uang cash APBN yang dipakai untuk langsung kepada BUMN tersebut. Tapi pinjaman dari pemerintah kepada Garuda, KAI, Perumnas, PT PN, Krakatau Steel. Dia harus mengembalikan lagi apakah nanti dia lewat SMI, perbankan dan sebagainya,” jelasnya.

Arya buka-bukaan soal total utang pemerintah ke perusahaan pelat merah. Dia menyebut utang pemerintah ke BUMN mencapai Rp 108,48 triliun.

“Jadi pemerintah punya utang kepada BUMN. Totalnya sebesar Rp 108,48 triliun,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).

Soal pemerintah yang memberikan dana sebesar Rp 152,15 triliun dinilai sudah sewajarnya karena sebagian memang hak BUMN.

“Jadi kalau ada yang bilang Pertamina dapat uang, iya uangnya adalah utang pemerintah. Yang dikatakan kemarin Rp 152 triliun itu ya untuk bayar utangnya pemerintah kepada BUMN. Dari total itu memang haknya BUMN karena (pemerintah) utang,” ucapnya.

Lebih rinci, utang pemerintah harus dibayar kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 48,46 triliun, ke PT Pertamina (Persero) sebesar Rp 40 triliun, ke BUMN Karya sebesar Rp 12,16 triliun, ke PT KAI (Persero) Rp 30 miliar, ke PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, ke PT Kimia Farma Rp 1 triliun, dan ke Perum Bulog Rp 56 miliar.

Arya mengungkap bahwa pencairan utang pemerintah kepada perusahaan pelat merah masih dalam proses. Pihaknya belum bisa memastikan kapan pencairan ini mulai dilakukan.

“(Masih) proses. Bentuknya bagaimana, berapa persen selama utang diberikan itu masih di proses,” kata Arya melalui telekonferensi, Jumat (5/6/2020).

Tak hanya utang, Arya juga belum bisa memastikan kapan proses penyertaan modal negara (PMN) dan dana talangan yang semua totalnya Rp 152,15 triliun dapat diberikan kepada BUMN. Menurutnya, semua masih dalam proses tahapan yang sedang dilakukan pemerintah.

“PMN akan ditunggu, dana talangan juga lagi dinegosiasi dengan pihak ketiga berapa lama berutang dan berapa bunganya,” ucapnya.

Sumber : Detik.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *