Duh! Bagaimana Ekonomi Daerah Jalan, Duit Rp 239 T Masih Nganggur

Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara ‘menyentil’ pemerintah daerah (pemda) yang membiarkan anggaran belanjanya mengendap di rekening kas umum daerah (RKUD) atau bank.

Pada tahun 2020, Suahasil mengatakan anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) hampir sepertiganya dari total anggaran belanja negara di APBN. Di tengah pandemi Corona, pelaksanaan anggaran belanja khususnya di daerah menjadi penting untuk menjaga perekonomian dan pendapatan masyarakat.

“Kami di Kemenkeu masih melihat sekitar Oktober total saldo yang ada RKUD masih sekitar Rp 239 triliun. Ini berarti dana tersebut di perbankan, kalau di perbankan maka sebagian itu akan ditaruh di bank sentral,” kata Suahasil saat menjadi pembicara kunci di acara Ejavec 2020 secara virtual, Rabu (4/11/2020).

Dengan masih mengendapnya dana tersebut, Suahasil memastikan perputaran ekonomi di daerah tidak terjadi. Dengan begitu akan mengganggu pendapatan masyarakat desa maupun perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dia meminta kepada seluruh pemerintah daerah untuk segera menggelontorkan dana yang saat ini masih mengendap di bank. Pencairan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong masyarakat belanja dan pelaku usaha berproduksi kembali.

“Dalam kondisi pandemi, ketika pergerakan daerah lebih sulit maka mohon kita benar-benar bisa mengoptimalkan kegiatan ekonomi lokal, kita bisa memaksimalkan adanya pasar lokal,” katanya.

“Kita ingin agar sektor pertanian tetap berproduksi, kegiatan UMKM tetap produksi hasil kerajinan, makanan, minuman, keperluan rumah tangga di daerah masing-masing dan menjadi kegiatan ekonomi lokal, memutar ekonomi di tingkat lokal perlu kita pikirkan di tengah pandemi,” tambahnya.

Menurut Mantan Kepala BKF Kementerian Keuangan ini mengungkapkan, Indonesia memiliki pasar yang tinggi terlihat dari jumlah penduduknya yang sekitar 270 juta orang. Dengan begitu dana pemda yang mengendap bisa dimanfaatkan untuk memaksimalkan pasar yang dimiliki Indonesia.

“Ini untuk mendorong, kita gulirkan proses ini, kita dorong bagi PDB dan bagi pertumbuhan ekonomi kita, kami memiliki keyakinan melakukan ini, kita terus perbaiki desain APBN agar bisa mendorong,” katanya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyebut dana pemda yang mengendap sudah kembali ke Bank Indonesia. Menurut dia, dana tersebut belum terserap karena perekonomian saat ini dalam keadaan tidak biasa.

“Masih banyak dana-dana yang ada di perbankan belum masuk ke sektor riil, dan dana-dana tersebut masuk ke BI,” ujar Destry.

Desty menilai, dana pemerintah daerah sebesar Rp 239 triliun yang masuk ke Bank Indonesia ini merupakan hal yang wajar. Sebab, jika mengendap RKUD daerah maka akan menjadi persoalan baru bagi perbankan di daerah masing-masing.

“Sehingga dana itu masuk kembali ke BI. Ke depan kalau ingin mempercepat pembangunan tentunya dana-dana tersebut harus kembali ke sektor riil yang digunakan untuk pembangunan, ataupun konsumsi seperti yang disampaikan Pak Wamen,” ungkapnya.

Sumber : Detik

#infobisnis #infoekonomi #ekonomiindonesia #bisnisindonesia #ekonomibisnis #bisnisekonomi #beritaekonomi #beritabisnis

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *